Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid sepakat adanya pembatasan pencalonan presiden. Menurutnya, hal itu mencegah terbentuknya koalisi absolut dalam pengusungan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Kalau saya cenderung setuju ada pembatasan itu, ada pembatasan supaya dengan demikian tidak terjadi koalisi yang absolut," kata Hidayat kepada wartawan, dikutip Rabu (5/3/2025).
Meskipun sitem politik di Indonesia tidak mengenal oposisi, namun adanya koalisi absolut justru merugikan masyarakat. Sebab, pilihan masyarakat atas calon pemimpinnya menjadi terbatas.
"Sekalipun kita tidak mengenal sistem partai oposisi, maupun partai penguasa, UU kita tidak mengenal tentang dikotomi itu, tetapi kalau kemudian satu pihak menguasai semua partai, ya memang rakyat tidak memiliki alternatif pilihan," kata Hidayat.
Dia pun mendorong agar DPR segera merevisi perundang-undangan mengenai syarat ambang bantas pencalonan presiden. Terlebih hal itu merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi menurut saya, tetap dibuka alternatif-alternatif pilihan itu, dan pembatasan itu menurut saya perlu dikukuhkan melalui UU dan mudah-mudahan kalau dibuat tidak dibatalkan oleh MK," pungkasnya.
