Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyebut ada 16 daerah yang tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
"Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU," kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/3/2025), dikutip dari Antara.
Dede tidak memerinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU. Namun, dia menyebutkan bahwa Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya berada dalam tingkatan aman, di mana kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.
Pemprov Jabar disebut bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar, sedangkan KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman," ujar dia.
Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU, Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.
"Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah," katanya.
Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.
"Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun," ucapnya.
Dede mengatakan soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah, yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan.
"Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini," tuturnya.
