Jokowi Akui Hubungannya dengan Puan Hangat, kalau sama Megawati?

| 21 Mar 2025 22:02
Jokowi Akui Hubungannya dengan Puan Hangat, kalau sama Megawati?
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo saat Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023). (Antara)

ERA.id - Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku hubungannya hangat dengan dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik, Puan Maharani.

"Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat," kata Jokowi saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat malam.

Kemudian, saat ditanyai awak media terkait rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dirinya mengatakan masih belum tahu kapan terealisasi. Menurutnya, hubungannya dengan Megawati juga baik.

"Ya belum, tapi akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja," ujarnya.

Diketahui, Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDIP, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

Rekomendasi