Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN, terkait kebijakan tarif resiprokal yang diteken Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mulai berlaku mulai 9 April 2025.
Kenaikan tarif impor AS itu berdampak pada 10 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
"Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).
Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus berkomunikasi dengan pemerintah AS, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.
"Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative," demikian pernyataan Kemlu RI.
Menurut Kemlu RI, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi.
Kebijakan deregulasi itu berupa penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas," demikian keterangan Kemlu RI.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyadari pengenaan tarif resiprokal AS ini akan berdampak siginifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
"Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia."
Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif ke banyak negara di seluruh dunia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut. Indonesia termasuk salah satu yang terkena tarif impor.
Berdasarkan unggahan Gedung Putih di Instagram, @whitehouse, Indonesia berada diurutan kesepuluh dengan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen.
Dari unggahan tersebut, Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terkana dampak tarif timbal balik. Diantaranya ada Malaysia, Kamboja, Vietnam, hingga Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent meminta negara-negara yang terkena dampak kenaikan tarif impor tak melakukan perlawanan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
"Saran saya kepada setiap negara saat ini adalah: jangan membalas. Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya. Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi. Jika tidak membalas, ini adalah batas tertingginya," ujarnya, dilansir dari Antara, Kamis (3/4).
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa AS tidak akan memberlakukan tarif pada barang-barang impor yang penting bagi sektor manufaktur dan keamanan nasional, seperti baja, aluminium, otomotif dan suku cadangnya, tembaga, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.
