Tim Editor
ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia akan berunding dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) prihal tarif timbal balik atau resiprokal yang diteken Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.
Dia menekankan, Indonesia akan menyampaikan keinginan adanya hubungan yang setara dan adil. Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungannya menghadiri Panen Raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).
"Perang dagang kita juga kena, tapi kita tenang. Kita punya kekuatan, juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara, kita juga buka perundingan sama Amerika," kata Prabowo.
"Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara," sambungnya.
Dia mengatakan, apabila yang diinginkan pemerintah AS masuk akal, maka Indonesia tak akan mempersoalkan pengenakan tarif resiprokal.
Diketahui, dalam daftar yang dirilis pemerintah AS, produk ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam dikenakan tarif timbal balik 32 persen.
"Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal, jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati," ucap Prabowo.
Di sisi lain, keinginan pemerintah Indonesia melakukan perundingan dengan pemerintah AS dipertanyakan. Sebabnya, Indonesia tak memiliki duta besar untuk AS.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengakui, posisi duta besar Indonesia untuk AS sudah kosong cukup lama. Terkahir, jabatan itu diisi oleh Rosan Roeslani pada Juli 2023 lalu.
Kini Rosan menjadi menteri investasi dan hilirisasi di Kabinet Merah Putih.
"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di US, semenjak periode kedua Presiden Jokowi, kita cepat sekali pergantian dubes-dubes di US. Tapi semenjak kembalinya Pak Rosan, itu belum ada penugasan baru kepada dubes di sana," kata Dave kepada wartawan, Senin (7/4/2025).
Dia tak menampik bahwa kekosongan posisii dubes untuk AS sedikit banyak berdampak dengan hubungan dua negara.
Namun hal itu bisa diatasi dengan mengirimkan delegasi secara rutin.
"Apakah ada berdampak atau tidak, ya sedkit atau banyak, ada. Akan tetapi bisa diatasi dengan secara rutin mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi, pendekatan dengan diberbagai macam level," kata Dave
Sementara terkait dengan tarif resiprokal, menurut politisi Golkar itu tetap bisa dilakukan perundingan meskipun Indonesia tak memiliki dubes di AS.
Sebab, hal ini memang seharusnya dilakukan oleh pejabat yang bisa langsung mengeluarkan kebijakan. Misalnya dengan mengutus menteri atau menteri koordinator terkait.
"Mengenai tarif ini, itu adalah hal yang berbeda dengan penempatan dubes di sana," kata Dave.
"Ini harus dilakukan secara khusus dengan, bukan saja instansi ya, tapi juga langsung dipimpin langsung oleh pejabat yang bisa mengambil kebijakan secara eksekutif. Apakah itu level menteri atau menko, ataupun pejabat lain-lainnya yang bisa negosiasi langsung dengan (isu) tarif," pungkasnya.
