Tim Editor
ERA.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Itu lagi didiskusikan antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU dengan Kemenperin terkait detailnya seperti apa," ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Jumat (11/4/2025), dikutip dari Antara.
Menurut dia, arahan mengenai relaksasi TKDN seperti detail-detailnya perlu didiskusikan bersama.
"Arahan terkait relaksasi TKDN itu detailnya seperti apa, itu masih kita diskusikan sama-sama," katanya.
Dody meyakini bahwa arahan Presiden RI mengenai relaksasi TKDN dalam rangka agar pekerjaan lebih efektif dan efisien.
"Saya yakin seperti itu, cuma makanya tadi detailnya mesti kita diskusikan dengan Kemenperin mengenai relaksasi TKDN," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait TKDN agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain
Hal ini disampaikan Presiden menanggapi saran dari ekonom kepada Pemerintah untuk menjaga posisi Indonesia dalam industrialisasi global.
"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo.
Menurut dia, TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain.
Ia berpendapat terkait dengan implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya, salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif.
Terkait dengan kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut Prabowo, hal itu masih bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lain.
Beberapa di antaranya bisa dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya pada sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
