Tim Editor
ERA.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berceramah tentang wakaf dan zakat yang konsepnya dianggap serupa dengan pemanfaatan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf dan ada yang melalui pajak. Pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu kemarin.
Sebagai contoh, lanjut dia, terdapat 10 juta keluarga tidak mampu yang menerima manfaat perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, ada bantuan sosial sembako yang diterima oleh 18,2 juta penerima.
Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan bantuan permodalan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Jadi, itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” ujarnya.
Selain itu, juga ada pelayanan kesehatan gratis serta pembangunan akses-akses layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah-daerah yang sekarang ditingkatkan.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu bersusah payah mengakses layanan kesehatan di kota besar. “Takdir mengenai kematian kita tidak pernah tahu. Tapi, ikhtiar untuk memperbaiki masyarakat mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita,” tambah Menkeu.
Dia juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan.
Menurut Sri Mulyani, banyak siswa yang orang tuanya berasal dari kalangan pemulung atau pekerja dengan pendapatan harian.
APBN pun juga dikelola untuk mendukung sektor pertanian dan energi. Sri Mulyani menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatan dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan.
“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi, itu adalah ekonomi syariah,” tutur Sri Mulyani.
Mimpi bangun ekonomi syariah
Sri juga optimis Indonesia bisa menjadi panutan negara Muslim dunia jika mampu membangun struktur ekonomi berbasis syariah secara tepat tanpa menciptakan inefisiensi dan moral hazard.
“Kalau kita bisa membangun struktur ekonomi syariah yang benar, saya yakin kita akan melejit nomor satu di dunia,” ujar Sri.
Sri mengaku APBN diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan meneladani karakter dari Rasulullah, yaitu perlunya integritas (shidiq dan amanah), transparansi (tabligh), dan kecerdasan adaptif (fathonah) dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.
“Keuangan negara sebagai instrumen yang ingin mengantarkan, melajukan, dan membuka jalan bagi banyak keinginan untuk menciptakan ekonomi syariah terbesar di dunia,” tambahnya.
Sebagai contoh, inovasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pembiayaan dengan prinsip kesyariahan yang dapat menjadi solusi untuk masalah kekinian. Inovasi tersebut telah meraih penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai pembiayaan sosial berbasis wakaf yang inovatif.
“Sudah ada rumah sakit mata yang dibangun. Segera bisa menyusul proyek-proyek yang terus kita akan tingkatkan,” jelas Menkeu.
Sri berpendapat nilai-nilai keislaman dan Indonesia bisa dijalankan untuk menciptakan ekonomi besar dan kemaslahatan bagi umat.
Untuk mencapai cita-cita tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita mulai membangun ekonomi mulai dari level akar rumput, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemeriksaan kesehatan gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dengan memperkuat petani, nelayan, dan lainnya.
“APBN adalah instrumen bagi kita semuanya dan kita akan terus menggunakan instrumen itu untuk bisa menjawab dan mencapai tujuan-tujuan ideal yang ingin kita capai,” tandasnya.
