Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengusulkan agar pemerintah mengubah nama Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengusulkan nama program itu tanpa kata 'gratis'.
"Makan Bergizi Gratis ini sebaiknya yang 'gratis'nya itu dihapus, Makan Bergizi saja, nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif," kata Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, dipantau melalui YouTube TVR Parlemen, Selasa (1/10/2025).
Irma menjelaskan perubahan nama itu dinilai menjadi langkah penegasan kepada segenap elemen bangsa Indonesia bahwa program Makan Bergizi itu merupakan niat mulia dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kecerdasan para anak bangsa di masa mendatang.
"Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik, sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini ke depan punya IQ yang jauh lebih tinggi dari yang ada sekarang," tuturnya.
Selain itu, Irma juga meminta BGN untuk benar-benar mengedukasi seluruh masyarakat bahwa Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki gizi anak bangsa.
"Ini program Presiden, program utama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jangan kita pernah mikir, di pikiran SPPG, di pikiran masyarakat bahwa ini makan gratis, tapi makanan bergizi. Kan ada yang selalu ngomong makanannya cuma segini. Ini juga harus tersampaikan ke anak agar mereka tahu untuk apa, fungsinya apa," jelas Irma.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini.
"Sekarang, ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi. Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan.
Ia lalu menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam Perpres tersebut, antara lain mengenai makanan yang layak disajikan pada penerima manfaat, sanitasi, kebersihan, penanganan korban keracunan sampai kebutuhan rantai pasok yang semakin besar.
Menurut dia, Perpres itu bernilai penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh.
