Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menghormati perubahan sikap Partai Demokrat yang mendukung usul pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, yang awalnya diusulkan oleh Gerindra.
Pras, menjelaskan bahwa perubahan sikap Demokrat tersebut merupakan pandangan dari masing-masing partai yang telah dilakukan pertimbangan.
"Kalau kita pasti menghormati pandangan setiap partai masing-masing kan. Pasti tidak mungkin juga memutuskan tanpa melakukan perhitungan atau melakukan kajian-kajian," kata Pras saat memberikan keterangan usai penyerahan bonus atlet SEA Games di Istana Negara, Jakarta, Kamis kemarin.
Pras menampik Gerindra melakukan komunikasi agar Partai Demokrat mengubah sikap mereka dan mendukung pilkada dilakukan melalui DPRD.
Sebelumnya, Demokrat dengan tegas menolak usulan pilkada lewat DPRD. Hal itu karena Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono pernah menolak usul tersebut saat menjabat sebagai Presiden Ke-6 RI.
"(Perubahan) Itu sikap masing-masing partai," kata Pras.
Pras yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi publik jika usulan tersebut resmi diberlakukan.
Berdasarkan hasil salah satu survei, mayoritas warga sebanyak 66,1 persen menolak usulan pilkada dilakukan lewat DPRD.
"Kita kan menghormati semua pendapat begitu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, sementara belum, kan gitu. Tidak ada masalah juga," kata Pras.
Dalam kesempatan sebelumnya, Pras berpendapat bahwa ongkos politik yang mahal menjadi kendala bagi calon kepala daerah, baik bupati, walikota, hingga gubernur untuk bertarung dalam pesta demokrasi itu.
Selain itu, pengeluaran negara untuk menyelenggarakan Pilkada di tingkat kota/kabupaten, hingga provinsi juga terhitung cukup besar.
Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.
"Kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," kata Pras.
