Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan menegaskan menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD. Pilkada harus digelar secara langsung.
Hal itu merupakan salah satu poin rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.
Untun itu, PDIP mendorong pelaksanaan pilkada langsung berbiaya murah dengan menerapkan beberapa cara. Diantaranya yaitu menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.
Poin rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan bagi penyokong modal.
"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," kata Jamaluddin.
