Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi III DPR sekaligus kader Gerindra, Habiburokhman, meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut dengan delik tindak pidana makar karena empat perwira tinggi Polri “menikam dari belakang”.
Para petinggi polisi itu yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR bersama Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menekankan kasus ini merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
Habiburokhman juga menduga di balik operasi itu terdapat “target politik kotor berskala amat besar” yang tidak hanya membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, tetapi juga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.
Intinya Komisi III memandang perlu pengusutan perkara dikembangkan kepada dugaan makar.
Laporan polisi diterbitkan
Merespons itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut pihaknya telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Jenderal Suyudi.
Atas dasar tersebut, lanjut dia, Polri telah menyelidik untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah. Dia menegaskan dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Suyudi.
Perintah lewat WhatsApp
Suyudi juga mengaku Listyo diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Prabowo hingga mahasiswa.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” katanya.
Suyudi juga bilang Listyo diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan. “Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.
Tersangka lainnya, yakni SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri yang menyetujui penyadapan.
SU juga diduga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabag Mon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.
Kemudian, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Listyo. Kemudian, memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Terakhir, tersangka AS yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskan perintah kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik.
AS diduga melaporkan hasil penyadapan tersebut kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. “Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Pasal untuk para bintang
Atas perbuatan para tersangka, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menerapkan beberapa pasal. Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Suyudi.
Siapa TK?
Inisial TK yang disebut Suyudi ternyata merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen). Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan diterima, Jumat (13/11/2026), mengaku TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” imbuh Isir.
Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
