Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan tidak ada konflik kepentingan dengan terbitnya surat instruksi PDIP kepada kadernya untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten dan Kota yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial.
"Konflik apa? Partai lain buat surat seperti itu juga nggak masalah," ungkap Juliari kepada era.id, Selasa (4/8/2020).
Dia menjelaskan, proses rekruitmen dan seleksi koordinator PKH bersifat terbuka bagi siapa pun. Namun perlu ditegaskan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah koordinator PKH tak boleh berasal dari kader partai politik mana pun. Tapi, untuk mendaftarkan diri, Juliari menjelaskan tidak ada batasan dari kelompok mana pun.
"Siapapun boleh mendaftar, tapi nanti lolos atau tidak, kan beda urusannya, karena kita sudah ada aturannya (tidak boleh anggota partai)," tegas Juliari.
Sebelumnya, PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten dan Kota yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial.
Perintah tersebut tertuang dalam surat Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 15 Juli lalu. Surat yang tertulis bersifat rahasia itu ditujukan kepada DPC PDIP dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Meskipun menjabat sebagai Wakil Ketua Bendahara DPP PDIP, Juliari menegaskan dia tak tahu adanya surat tersebut. Dia juga menambahkan rekrutmen dan seleksi koordinator PKH bukan kewenangannya.
"Saya tidak tahu ada surat seperti itu. (Seleksi) Wewenangnya Direktur JSK - Ditjen Linjamsos," pungkasnya.
