Tim Editor
ERA.id - Sejak dulu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini selalu menolak kehadiran pembangunan jalan tol tengah kota. Jelang lengser dari jabatannya itu, Risma kini buka-bukaan menjelaskan alasan menolak pembangunan jalan tol tengah kota.
Salah satunya soal ekonomi. Risma tidak mau, kemunculan jalan tol di tengah kota justru malam menambah beban warganya. Surabaya, dia perkirakan, akan menjadi kota mahal yang berdampak pada kesenjangan sosial.
"Saya melihat warga saya minimal 20 tahun ke depan ini naik motor. Misalkan dibuka tol, sepeda motor bisa masuk, tapi kan bayar. Kalau dia untuk kerja saja bayar, padahal pendapatannya belum mesti. Kalau dia bayar, kapan sejahteranya dia. Itu harus dihitung," kata Risma, Senin (31/8) kemarin seperti dilansir dari laman resmi Pemkot Surabaya.
Tol tengah kota, seperti yang ditulis di atas, akan membuat Surabaya menjadi kota mahal. Otomatis Surabaya akan dipandang tinggi dan megah. Bagus sih sebenarnya. Tapi kota mahal itu berdampak buruk dan dapat menimbulkan kesenjangan.
"Kalau kota ini menjadi mahal, maka kota itu tidak akan menjadi efisien. Akhirnya yang mampu yang bertahan. Dampaknya, kota ini rentan sekali terhadap kericuhan. Karena apa? Kesenjangan tadi, nanti akan memudahkan orang terjadi demo, amarah. Teorinya ada, aku tidak ngawur. Jadi semua itu harus dihitung," beber politisi PDI Perjuangan ini.
Alasan lain, apabila koridor tol tengah kota itu dibuat masif jalur Utara – Selatan, tentunya akan berdampak pada sulitnya warga mendapat air bersih. Pasalnya, jalur tol akan mengganggu sistem aliran air yang ada di Kota Surabaya.
“Kalau ini dibangun maka akan sulit aliran-aliran air itu. Pasti ada konstruksi-konstruksi yang akan mempengaruhi hambatan-hambatan tadi,” papar dia.
Apalagi, saat ini sudah banyak bangunan usaha di tengah kota. Tentunya adanya jalan tol tengah kota itu dapat mengganggu aktivitas perdagangan atau usaha di tengah kota. Makanya, Wali Kota Risma tak ingin ada pembangunan jalan tol di tengah kota itu.
“Kalau ini ada tiangnya (jalan tol) itu akan ganggu kalau dia dagang dan sebagainya. Akses juga terganggu, orang kadang pohon saja jadi masalah apalagi konstruksi-konstruksi masif itu. Karena itu kenapa aku menolak, jadi jangan sampai orang dagang itu terganggu,” tegas dia.
Wali kota yang menjabat Presiden UCLG Aspac ini menyatakan, bahwa sebuah kota itu tidak bisa hanya mendapatkan untung saja tanpa memikirkan dampak dari adanya pembangunan itu. Baik itu dampak sosial, kesehatan maupun pendidikan. Menurut dia, untuk apa kota itu dibangun kalau kemudian warganya tidak bisa cari uang atau tidak bisa bersekolah.
“Misalkan dia bisa makan, tapi kalau saat dia sakit belum tentu dia bisa bayar. Jadi, karena itu kenapa kemudian pendidikan harus gratis, tidak semua harus untung. Oh itu (tol tengah kota) untuk pendapatan daerah, tidak bisa,” pungkas dia.
