Tim Editor
ERA.id - Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat jadi provinsi yang mendukung negara Pancasila diprotes oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru Bicara PKS, Handi Risza meminta Puan untuk mencabut pernyataannya itu.
Handi mengatakan, pernyataan Puan telah menyinggung dan meragukan rasa nasionalisme masyarakat Sumbar.
"Mbak Puan anda telah menyinggung perasaan kami, kami ingin anda cabut kata-kata tersebut. Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," kata Handi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).
Handi mengingatkan Puan, salah satu kota di Sumatera Barat yaitu Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota dari Pemerintahan Darurat pasca kemerdekaan RI.
Selain itu, dia menyinggung peran Mohammad Natsir yang jadi bapak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dengan mosi integralnya menyelamatkan keutuhan negara dan peran tokoh Sumbar lainnya seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka yang pernah berjuang bersama Soekarno.
"Mbak Puan lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama Kakeknya, Bung Karno. Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," tegas Handi.
Karenanya, dia tak hanya meminta Puan mencabut pernyataannya, tapi juga meminta maaf kepada keluarga para pendiri bangsa yang berasal dari Sumbar, serta seluruh masyarakat Sumbar.
Sebelumnya, setelah mengumumkan pasangan calon yang didukung PDIP di Pilgub Sumatera Barat, Puan Maharani berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila.
Namun, Puan tak menjelaskan lebih maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada tersebut, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni. "Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni," kata Puan saat mengumumkan pasangan yang didukung partainya, Rabu (2/9/2020) kemarin.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," imbuhnya.
Diketahui, PDIP di Sumatera Barat tidak dapat mengusung kadernya sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur karena tak memiliki cukup kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Terkait calon yang didukung PDIP, Mulyadi merupakan kader Partai Demokrat yang kini masih menduduki kursi anggota Komisi III DPR RI. Sedangkan Ali Mukhni merupakan Bupati Padang Pariaman dua periode, yang juga mantan Ketua DPW PAN Sumatera Barat.
Sementara untuk jumlah kursi, Demokrat dan PAN sendiri masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD Provinsi Sumbar. Sedangkan PDIP hanya memiliki 3 kursi.
