Tim Editor
ERA.id - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yakin dirinya masih punya kesempatan menjadi presiden, akan tetapi bukan presiden Republik Indonesia. Meski begitu dia mengaku punya langkah-langkah besar seandainya bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Saya masih punya kesempatan jadi presiden. Presiden direktur," ujar Ahok seperti dikutip dari kanal YouTube Butet Kartaredjasa, Senin (19/10/2020).
Ahok mengatakan jika punya kesempatan menjadi Presiden RI, ada beberapa hal yang akan dia lakukan. Pertama, melakukan pemutihan atau amnesti dan meminta semua calon kepala daerah mempublikasikan harta kekayaannya kepada rakyat.
Misalnya, seorang calon kepala daerah maupun calon presiden harus berani mengatakan dari mana asal harta kekayaannya. Kalau semisal hartanya berasal dari warisan orang tua yang merupakan pejabat di masa sebelumnya, dia harus berani membukanya kepada rakyat.
"Pilkada seluruh Indonesia, siapa pun yang ikut harus bisa membuktikan secara terbalik hartanya. Kalau kamu mengatakan harta warisan orang tua saya yang buruk, ya enggak apa-apa, minimal rakyat tahu, kenapa kamu punya harta sekian puluh miliar sekian ratus miliar. Ya kamu tinggal declare, ini warisan dari ayah saya mantan pejabat ini, rakyat yang putuskan," kata Ahok.
Menurutnya, seorang anak koruptor belum tentu akan bersifat seperti orang tuanya ketika menjabat. Asalkan orang itu mau jujur tentang asal usul harta kekayaannya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian berandai-andai jika menjadi Presiden RI, dia akan menaikkan tunjangan operasional kepada aparatur negara, asal dalam penggunaan anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu jelas tercatat. Misalnya, masyarakat harus punya jaminan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pengembangan berusaha bagi masyarakat yang merintis bisnis dari level UMKM.
Demikian pula dengan gaji para prajurit TNI dan Polri juga harus dinaikan. Misalnya, jika seorang anggota TNI atau Polri bertugas ke medan perang maka saat pulang dia berhak mendapatkan diskon 10 persen untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
"Coba kalau kita sampai Indomaret beli susu 'Oh pernah perang nih, ini dapat diskon 30 persen', siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar ya Kemenhan yang bayar. Ditransfer, kan semua online," kata Ahok.
Jika menjadi Presiden RI, Ahok juga sudah memiliki langkah-langkah untuk mengungkap para pelaku kejahatan kemanusiaan masa lalu. Menurutnya, bila memiliki kuasa sebagai kepala negara, semua hal itu akan menjadi mudah untuk diungkapkan.
Dia mengatakan akan langsung memproses secara transparan agar rakyat tahu siapa pelakunya dan bagaimana kronologi kejadiannya. Setelah itu, dia akan memberikan pengampunan atau amnesti kepada pelaku. Menurutnya, itu adalah langkah rekonsiliasi yang harus ditempuh untuk mengungkap kejahatan HAM masa lalu, bukan malah menutup-nutupinya.
"Kalau jadi presiden itu gampang, kita tinggal proses supaya rakyat tahu siapa yang berbuat, dari mana perjalanan kejadian seperti itu. Setelah itu sebagai kepala negara berhak memberikan pengampunan. Itu rekonsiliasi bangsa ini," kata Ahok.
"Rekonsiliasi bukan berarti menutupi kejahatan, tapi kejahatan apa pun harus tercatat. Sehingga rakyat, generasi kita berikutnya bisa belajar tentang apa itu kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha terlebih dahulu," pungkasnya.
