Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrat menilai selama satu tahun periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo kerap muncul kebijakan yang tak populer. Jokowi dianggap merasa sudah tidak punya beban di periode mendatang.
"Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan melalui keterangannya, Selasa (20/10/2020).
Namun, dia mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat. Lalu juga harus mengutamakan kepentingan Indonesia. Partai Demokrat pun memberikan sejumlah catatan. Pertama, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kurang maksimal.
Hal ini terlihat pada masa awal pandemi COVID-19 terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah. Masalah komunikasi juga terjadi saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hingga pengesahan menjadi Undang-Undang.
"Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Hinca.
Kedua, soal iuran BPJS. Hinca menyindir niat Presiden Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, tapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada akhir Februari lalu. Namun, dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres Nomor 64 tahun 2020. Hal itu menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh seorang kepala negara, karena tidak mematuhi keputusan hukum yang ada.
Ketiga, di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil. Hinca memaparkan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan, tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.
"Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," papar Hinca.
Meski demikian, Partai Demokrat mengakui di satu tahun periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo bukan tahun yang mudah dengan adanya pandemi global COVID-19. Namun, Hinca menegaskan Indonesia tetap membutuhkan kepemimpinan yang jelas untuk mengelola negara dan mengindar dari ancaman kesehatan maupun ekonomi.
"Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi COVID-19, di sisi lain juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini," pungkasnya.
