Tim Editor
ERA.id - Tudingan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai represif kian menguat seiring dengan maraknya gelombang aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantahnya. Dia menegaskan, wujud represif itu seperti Orde Baru ataupun rezim otoriter lainnya.
"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," ujar Hasto dalam keterangannya dikutip Kamis (29/10/2020).
Sebaliknya, kata Hasto, kepemimpinan Jokowi dan Ma'ruf Amin selalu mendengarkan aspirasi rakyat dan mengedepankan dialog. Hasto juga menegaskan penertiban yang dilakukan polisi dalam menyikapi demontrasi UU Cipta Kerja dilakukan secara wajar.
Dia mengingatkan yang ditindak aparat kepolisian adalah perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks. Sehingga rezim Jokowi bukanlah rezim otoriter.
"Hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," papar Hasto.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, berdasarkan survei yang digelar 24 hingga 30 September 2020, sebanyak 19,8 persen responden menyatakan setuju bahwa aparat semakin semena-mena.
