Politisi PDIP: Teroris Dan Koruptor Adalah Musuh Utama Indonesia

| 06 Dec 2020 22:56
Politisi PDIP: Teroris Dan Koruptor Adalah Musuh Utama Indonesia
Budiman Sudjatmiko (era.id)

ERA.id - Terungkapnya dua kasus korupsi yang melibatkan menteri serta kasus terorisme di Sulawesi membuat masyarakat geram sekaligus prihatian di waktu yang bersamaan.

"Kita Jangan lupa, musuh utama kita adalah korupsi dan terorisme," kata Budiman Sudjatmiko, dalam rilisnya yang diterima redaksi, Minggu (6/12) siang. 

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, bangsa Indonesia sudah tertatih-tatih menghadapi ancaman dari berbagai sisi. Mulai dari ekstremisme, separatisme, terorisme, hingga korupsi. 

"Saya mengapresiasi tindakan KPK yang terus menunjukkan kinerja meyakinkan dalam hal pemberantasan korupsi," kata Budiman. 

Meski salah satu menteri yang saat ini tersangkut kasus korupsi masih terbilang separtai dengan dirinya dan juga di partai pendukung pemerintah, Budiman berharap KPK tidak bertindak pandang bulu. 

"Berantas korupsi dimanapun," ujarnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa pada akhirnya koruptor apapun partai dan latar belakangnya merugikan rakyat, mengeroposi negara, serta merusak karakter bangsa. 

Ironisnya lagi, aksi tidak terpuji itu dilakukan saat seluruh dunia sedang dilanda pandemi dan ada banyak orang yang berkorban, meregang nyawa, diberhentikan dari pekerjaan, atau mengalami kebangkrutan. 

"Menjadi pejabat publik di Indonesia, artinya di tangan kita ada nasib ratusan juta orang yang sedang menderita," kata Budiman. 

Sejatinya, pejabat publik adalah pengemban amanat penderitaan rakyat.

Lebih lanjut, ia mewanti-wanti bila pemerintah tidak mawas diri dan mengawasi kinerja aparaturnya, maka pemerintah akan jadi sorotan rakyat dan dunia. Karena pandemi yang saat ini terjadi adalah masalah kemanusiaan global. 

"Jangan sampai ada pembantu-pembantu Presiden yang korupsi lagi. Jangan juga kepala-kepala daerah," tuturnya. 

Ia berpendapat, lebih baik para pejabat itu berhenti dari jabatannya dan langsung berbisnis saja. 

"Jangan jadi pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola uang rakyat. Kasihan rakyat kita," pungkasnya.

Rekomendasi