Tim Editor
ERA.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan sejumlah nama calon Kapolri pengganti Idham Azis.
"Ya pasti sudah (mempertimbangkan sejumlah nama), karena kan berkaitan dengan waktu," ujar Moeldoko, Senin (4/1/2020).
Meski begitu, Moeldoko enggan membocorkan nama-nama calon Kapolri tersebut. "Ketebetulan tidak di kantong (nama calon Kapolri) saya," katanya.
Moeldoko mengatakan pergantian Kapolri merupakan sesuatu yang rutin. Sehingga saat ini hanya tinggal menunggu waktu saja.
"Sebenarnya karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada tinggal nunggu waktu, siapanya pasti sudah ada," kata Moeldoko.
Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021. Sesuai dengan prosedur, Presiden akan menunjuk Kapolri baru. Pemilihan itu berdasarkan pada nama-nama yang mendapat rekomendasi Kompolnas maupun dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Rencananya, Presiden akan mengirimkan nama-nama calon Kapolri ke DPR RI untuk kemudian dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR RI.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan pihaknya melihat peluang kandidat pada bursa calon Kapolri masih terbuka, dan tentu itu semua tergantung dari pilihan Presiden Jokowi. Namun IPW mengusulkan agar pemberian jabatan calon Kapolri tidak hanya berdasarkan perkawanan, tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri.
"Itu diusulkan agar Presiden tidak terjebak pada 'nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan'. Syarat utama calon Kapolri, selain bintang tiga, seharusnya calon Kapolri itu dipilih dari figur jenderal bintang tiga yang tidak bermasalah, kapabel, mumpuni, dan profesional, modern, dan terpercaya (promoter)," kata Neta, beberapa waktu lalu.
Neta mengatakan bahwa insting dalam mengantisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) calon Kapolri harus mumpuni dan insting menjaga keamanan Indonesia yang prima tetap perlu diperhatikan.
Karena itulah, IPW mengusulkan kandidat calon Kapolri dari nama yang pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan.
Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh. Sebab, persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personel di jajaran tengah dan atas.
Ketiga, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri sehingga proyek-proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas.
"Sehingga orang-orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberi menangani proyek-proyek pengadaan di Polri. Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri," kata Neta.
Keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karir untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian. Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat.
Ia mencontohkan seperti Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi keluar Bali.
Dengan keempat kriteria itu, kata Neta, calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua. Kebetulan dalam waktu dekat, ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua bisa didorong untuk menggantikannya, untuk kemudian juga berpeluang masuk bursa calon Kapolri.
Namun, IPW melihat dari sekian banyak figur yang mumpuni itu, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri, yang nanti akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya.
"Adapun proses pemilihan oleh Wanjakti Polri itu sendiri masih lama, yakni pertengahan Januari atau usai Polri melakukan tugas besar, yakni pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021," kata Neta.
