Tim Editor
ERA.id - Partai Keadilan Sejahtera meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Hal ini merespon target pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 tahap pertama mulai pekan depan.
"BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/1/2021).
Mufida menegaskan, batasan yang dimiliki BPOM adalah kelayakan edar dan keamanan. Bukan waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Menurutnya, lebih baik BPOM melakukan kajian mendalam terlebih dahulu, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai
"(BPOM) batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut," ujar Mufida.
"Target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin. Pemerintah harus menjamin semua vaksin yang beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal," katanya.
Oleh karenanya, Mufida menekankan BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak manapun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia juga mendukung apabila vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang saat ini telah didistribusikan ke sejumlah daerah belum boleh disuntikkan kepada masyarakat.
"Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," katanya.
Sebelumnya, Juru bicara vaksin COVID-19 dari BPOM Rizka Andalusia berharap UEA dapat diterbitkan sebelum pelaksanan prorgam vaksinasi.
Rizka mengatakan, BPOM masih menunggu hasil analisis beberapa data termasuk uji klinis fase III vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang dikembangkan di Bandung, Jawa Barat. Jika data terakhir didapatkan, BPOM segera melakukan evaluasi dan menerbitkan UEA.
"Diharapkan sebelum jadwal pelaksanaan vaksinasi dilakukan, EUA dapat diterbitkan," ujar Lusia dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2020).
