Tim Editor
ERA.id - Sejak awal tahun 2020 hingga awal tahun 2021, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat sekitar 1.600 restoran yang tutup karena pandemi dan kondisi ekonomi yang tertekan. Jumlah tersebut adalah jumlah restoran yang ada di Jakarta saja, daerah lain belum terhitung.
"Saya kira sampai 1.600 restoran sampai Januari, Februari ini, apalagi ini (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM) diperpanjang, itu perkiraan kami," jelas Wakil Ketua PHRI Bidang Restoran Emil Arifin, saat konferensi pers virtual, Senin (18/1).
Secara rinci, menurut Emil, jumlah tersebut terdiri dari 1.030 restoran yang tutup permanen, 400 restoran yang tutup sementara, dan sisanya masuk dalam perkiraan. Menurutnya, restoran melakukan penutupan karena kondisi ekonomi yang belum stabil.
"Permanen atau tidaknya itu tergantung pada ketidakpastian, kalau masih tidak pasti mungkin lebih baik tutup permanen," ujarnya.
Selain itu, pertimbangan penutupan juga berdasarkan perhitungan kemampuan restoran membayar uang sewa kepada mal atau ruko. Sekalipun mendapatkan potongan harga sewa, masih ada restoran yang tidak bisa melunasi, dan lebih memilih untuk tutup.
Pertimbangan lain adalah kelancaran arus kas. Suntikan dana dari investor menentukan hal tersebut.
"Mereka mungkin bisa buka kalau ada tambahan modal dari investor baru atau perbankan, kalau tidak ya mereka tutup permanen, atau tutup sementara," jelas Emil.
Risikonya, penutupan ini tentu akan berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan. Untuk saat ini, jelasnya, PHK sudah berjalan, namun angka pastinya belum diketahui.
"Akibatnya PHK akan lebih banyak (ke depan)," tambahnya.
Dari PHK yang terjadi untuk saat ini, menurut Emil sudah banyak karyawan restoran yang terpaksa bekerja serabutan. Di antaranya menjadi pedagang kaki lima dan sebagainya.
"Saat ini ada teman-teman yang bekerja serabutan, jualan nasi goreng di daerah, di dekat lampu merah. Untuk bertahan hidup mereka bekerja serabutan dan tidak pasti," tuturnya.
Dari semua usaha karyawan tersebut, tidak semuanya membuahkan hasil. Emil mengungkapkan, ada beberapa karyawan yang terpaksa mencari pinjaman, bahkan termasuk pinjaman rentenir berkedok koperasi.
"Bahkan ada yang pinjam uang yang kedoknya koperasi tapi rentenir yang bayarnya Rp500 ribu per minggu jadi sudah hilang motor, padahal buat modal buka warung, dan mereka tidak semua dapat bansos, Kartu Prakerja, jadi itu mereka-mereka yang perlu diperhatikan," katanya.
Emil berharap pemerintah mau melakukan evaluasi terhadap kebijakan PPKM yang saat ini tengah dijalankan. Ia juga berharap, setelah masa penerapan 25 Januari mendatang selesai, kebijakan ini tidak diperpanjang.
Ia juga meminta agar jam operasi restoran kembali normal hingga pukul 21.00 lagi, tidak seperti saat ini yang hanya sampai pukul 19.00. Karena kebijakan saat ini berpotensi membabat pendapatan utama restoran, yang mulai bekerja dari pukul 19.00 ke atas.
