Freeport Mau Borong 60 Ribu Vaksin Sinovac buatan China, untuk Apa

| 06 Feb 2021 22:58
Freeport Mau Borong 60 Ribu Vaksin Sinovac buatan China, untuk Apa
Ilustrasi (Dok. Bpmi)

ERA.id - PT Freeport Indonesia berniat memborong 60 ribu vaksin COVID-19 buatan Sinovac untuk diberikan kepada 30 ribu karyawan di area kerja di Kabupaten Mimika ditambah keluarga pekerja. Hal ini berkaitan dengan dibukanya opsi vaksin mandiri atau berbayar dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua telah menyampaikan usulan pengadaan vaksin COVID-19 secara mandiri PT Freeport Indonesia kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Kami sudah melaporkan ke Menteri Kesehatan pada 22 Januari lalu. Kami masih menunggu petunjuk lanjut, baik dari Kemenkes maupun dari Dinkes Provinsi Papua," ujar Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra di Timika seperti dikutip dari Antara, Sabtu (6/2/2021).

Reynold menambahkan, usulan vaksin mandiri hingga saat ini masih dipertimbangkan oleh pemerintah. Mengingat pemerintah masih fokus melalukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan pelayan publik

Saat ini terdapat sekitar 15.000 karyawan permanen Freeport dan karyawan perusahaan subkontraktornya yang bermukim di wilayah dataran tinggi Mimika, yakni di Tembagapura dan sekitarnya.

Sementara karyawan yang bermukim di wilayah dataran rendah, yakni di Kuala Kencana, Pelabuhan Portsite Amamapare, Mile 39, termasuk keluarga karyawan yang berdomisili di Kota Timika diperkirakan mencapai 24 ribu jiwa.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih menyusun Peraturan Menteri terkait vaksin mandiri.

"Terkait dengan vaksin gotong royong, Pak Menkes juga akan membuat Permenkesnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (3/1/2021).

Rencananya, vaksin COVID-19 yang diperbolehan digunakan untuk vaksin mandiri harus berbeda dengan vaksin yang digunakan oleh pemerintah.

Rekomendasi