Tim Editor
ERA.id - Lama tak terdengar kabarnya, mantan Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto kini resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masa jabatan 2021-2026. Yuri mengaku, jajaran Dewas BPJS Kesehatan memiliki tugas berat. Khususnya dalam membangun sistem kesehatan secara nasional.
"Tugas berat tentunya harus segera kami jalankan karena BPJS kesehatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem kesehatan, membangun kesehatan secara nasional," ujar Yuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Yuri mengatakan, akan melanjutkan kerja yang telah dilaksanakan pengurus sebelumnya. Meski demikian, dia menyebut pengurus yang baru akan dihadapkan pada tantangan yang lebih berat dan kompleks.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pengurus, khususnya Dewas BPJS Kesehatan bukan hanya masalah pandemi COVID-19 tetapi juga permasalahan kesehatan di Indonesia yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
"Tentunya kami akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya. Tentunya dengan bekerja yang lebih keras lagi, karena tantangan yang kita hadapi ke depan tidak semakin ringan," kata Yuri.
"Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks, bukan saja terkait dengan penyakit pandemi yang sekarang kita hadapi, tetapi juga memang permasalahan kesehatan secara mendasar kita masih memiliki banyak pekerjaan," imbuhnya.
Oleh karena itu, Yuri meminta doa restu dari seluruh masyarakat agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Dia menambahkan, pihaknya juga terbuka dengan berbagai kritik dan saran untuk membangun BPJS Kesehatan agar menjadi lebih baik lagi.
"Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat sekalian. Kami terbuka mendapatkan masukan, kritik, dan saran agar pekerjaan kita ke depan jadi lebih baik," ucap Yuri.
Selain melantik jajaran Dewas BPJS Kesehatan, Presiden Joko Widodo juga melantik mantan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2021-2026.
