Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku kendala program vaksinasi COVID-19 di wilayahnya terletak pada keterbatasan infrastruktur. Padahal, harus ada 38 juta penduduk dari 50 juta penduduk di wilayahnya yang harus divaksin agar menimbulkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal itu disampaikan Ridwan saar diskusi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara daring, Minggu (21/2/2021).
"Kami harus menyuntik kurang lebih 38 juta orang untuk meraih 70 persen (herd immunity) dari total penduduk hampir 50 juta di Jawa Barat. Itu tidak mudah. Kemarin juga saya sudah menghitung ketidakcukupan infrastruktur. Nah, ini yang menjadi ancaman," kata Ridwan.
Ridwan mengatakan, bisa saja jumlah vaksin yang tersedia untuk Jawa Barat sudah tercukupi tapi kecepatan vaksinasi lambat karena keterbatasan infrastruktur. Hal ini dapat menimbulkan ketidakmerataan antibodi dan gagal membentuk herd immunity.
Perlu diingat, vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini belum menjamin antibodi seumur hidup. Sehingga, kata Ridwan, penularan tetap terjadi sebab antibodi tiap-tiap orang berbeda-beda.
"Jadi terlihat statistiknya tercapai 70 persen, tapi sebenarnya kumpulan orang-orang yang tidak setara antibodinya, akibatnya herd immunity tidak tercapai," kata Ridwan.
Oleh karena itu, ada sejumlah cara yang akan dilakukan Ridwan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, melakukan vaksinasi massal dengan memanfaatkan gedung-gedung olahraga. Hal ini untuk mengakali sedikitnya jumlah puskesmas di Jawa Barat.
Menurut Ridwan, di Jawa Barat hanya ada 1.000 puskesmas untuk 5.000 desa. Artinya, setiap lima desa hanya tersedia satu puskesmas saja.
"Bisa dibayangkan lima desa ngeroyok ngantri satu puskesmas itu bisa bertahun-tahun lah. Makanya saya usulkan kalau vaksinnya tersedia, Jabar akan memaksimalkan gedung olah raga untuk memaksimalkan vaksinasi massal seperti kemarin di Sabuga," kata Ridwan.
Cara kedua, kata Ridwan, dengan metode jemput bola menggunakan mobil vaksin COVID-19 keliling. Khususnya untuk menjangkau desa-desa di daerah terpencil tapi masuk dalam zona merah COVID-19. Usulan ini, juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya sudah izin langsung ke Pak Jokowi, untuk menggunakan mobil. Jadi nanti ada mobil vaksin yang nguing nguing gitu ya, keliling ke desa-desa untuk melakukan vaksinasi. Tanpa itu kami tidak yakin herd immunity bisa tercapai walaupun vaksinnya ada," katanya.
Meski demikian, mantan Wali Kota Bandung ini mengaku masih belum bisa memetakan akan ada berapa gedung olah raga dan mobil vaksin keliling yang akan digunakan. Penyebabnya, hingga saat ini pembagian vaksin COVID-19 dari pusat ke daerah masih dilakukan secara bertahap.
"Problemnya adalah sampai hari ini, kan kita diketeng-keteng ya jatah dari pusatnya. Sehingga saya nggak bisa buat skenario berapa mobil berapa gedung non puskesmas yang harus saya siapkan, karena kita tahu kita berlomba meraih vaksin," ucapnya.
Seperti diketahui, untuk mencapai herd immunity, pemerintah Indonesia akan melakukan vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk di Indonesia.
Mengutip Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), vaksinasi COVID-19 digelar dalam empat tahap.
Tahap pertama untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas pelayanan Kesehatan.
Tahap kedua vaksinasi COVID-19 untuk petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Serta kelompok usia lanjut di atas 60 tahun.
Tahap ketiga masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Tahap keempat, masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.
