Tim Editor
ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengklaim telah melakukan beragam upaya untuk mengatasi banjir di ibu kota. Salah satu program andalannya membuat drainase vertikal atau sumur resapan.
Program ini dijalankan dengan menerapkan konsep teknologi zero run off, yakni dengan menampung hujan sebanyak mungkin, sehingga air yang mengalir ke selokan dan sungai bisa diminimalisir. Rencananya, sumur serapan tersebut dibuat di lahan-lahan milik pemprov meliputi, kantor pemerintah, puskesmas, hingga sekolah, taman kota, pinggir jalan, dengan melibatkan 100 vendor yang sedang dalam proses pemilihan.
Melalui akun twitter, Mantan Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan kebijakan program yang sedang dilakukan Gubernur Anies. Dalam membuat sumur resapan di bawah jalan tol.
Dengan me-retweet cuitan dari @matarakyatjelata, ia turut menuliskan komentar pedasnya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Betapa memang bodoh..! air apa yang mau diserapkan di bawah tol seperti pak @aniesbaswedan ?” dikutip dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean pada Jumat (26/2/21).
"Atau itu adalah sumur bor bukan sumur resapan?" lanjutnya.
Diketahui Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean ini merupakan salah satu politisi yang aktif bermain sosial media, khususnya twitter. Dan juga kerap kali mengkritik dan berkomentar pedas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam beberapa cuitannya di medsos.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Pemprov DKI Jakarta sudah membuat 3.964 drainase vertikal atau sumur resapan dari target sebanyak 1,8 juta yang dicanangkan oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Sekarang ada 3.964 sumur resapan yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI dan akan diprogramkan lagi ke depannya," kata Riza Patria di Jakarta, Rabu.
Riza menyebutkan bahwa program tersebut terus dijalankan dan setiap tahun dipastikan ada pembuatan sumur resapan dengan alokasi anggaran yang dikucurkan untuk drainase vertikal ini cukup besar.
"Kalau tidak salah Rp200 miliar atau Rp300 miliar. Untuk tahun ini (2021)," kata politikus Gerindra ini.
Menurut dia, angka 1,8 juta yang dimaksud Anies adalah kebutuhan Jakarta. Jika ada maka banjir di DKI bakal bisa teratasi.
"Yang dimaksud 1,8 juta itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun. Tidak mungkin, itu kebutuhan Jakarta sejauh ini," katanya.
Dia pun menyamakannya dengan kebutuhan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.
"Sama juga dengan kebutuhan MRT umpamanya, 230 km. Apa bisa selesai dua periode? Tidak, perlu waktu. Jadi kita ini punya perencanaan jangka panjang," ujar dia.
Riza melanjutkan, 1,8 juta sumur resapan ini tidak serta merta hanya Pemprov DKI yang membangun semua. Harus juga dikerjakan oleh semua pihak termasuk perkantoran di Jakarta.
"Developer, pemilik gedung, pemilik apartemen, perkantoran, industri dan sebagainya. Kemudian harus mendapat dukungan dari pihak warga," katanya.
Untuk diketahui, dari pencanangan 1,8 juta sumur resapan di DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan untuk mengatasi banjir ibu kota hingga 2022 mendatang, sampai tahun 2020 baru ada dua ribu unit yang terbangun di Jakarta.
"Kalau SDA kemarin tahun 2020 sudah sampai 2.794 sumur resapan," ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/2).
Juaini mengakui capaian ini masih sangat jauh di bawah target yang dicanangkan yang disebutnya karena pihaknya terkendala masalah vendor yang hanya ada dua di tahun 2020. Namun, dia memastikan, pihaknya bakal mengebut pengerjaan sumur resapan di tahun 2021.
"Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua, nah sekarang lagi diproses, vendornya itu ada 100. Kami harapkan banyaknya vendor, jadi yang kerja juga banyak sehingga program bisa cepat kami jalankan," ujarnya.
Wawancara tersebut diketahui adalah wawancara terakhir Juaini Yusuf bersama awak media, lantaran saat ini dia sudah digantikan oleh Yusmada Faizal yang sebelumnya menjabat Asisten Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Daerah DKI Jakarta.
