Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ida Mahmudah mengritik beberapa kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hingga kini belum trealisasi dengan baik. Diantaranya, masalah sumur resapan, banjir, sampah dan pemukiman untuk warga DKI Jakarta.
"Sumur resapan bagus apa tidak sih? Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang Pemda mau menganggarkan sumur resapan, saya minta untuk dikaji betul-betul, titik lokasinya dan titik tepatnya. Jangan dia bikin sumur resapan baru 1-2 meter digali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan. Kedua titik sumur resapan ini tidak membuat resah masyarakat," kata Ida kepada wartawan dikutip Kamis (29/09/2022).
Kemudian, permasalahan banjir dan juga sampah masih belum diselesaikan juga oleh Anies. Maka, ini menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk PJ Gubernur pengganti Anies untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Ini PR Pj untuk menyelesaikan tugas-tugas Pak Anies sekarang yang belum terselesaikan. Contohnya, sampah, banjir itu udah pasti, sama hunian masyarakat padat penduduk," katanya.
Tak hanya itu, dia juga meminta kepada Pemrov DKI agar Pulau G yang akan menjadi kawasan pemukiman agar tidak hanya untuk kalangan menengah ke atas tapi juga masyarakat kalangan menengah ke bawah.
"Harapan saya kepada Pemprov DKI dalam menyiapkan kawasan permukiman di Pulau G, tidak ada ketimpangan antara kalangan menengah ke atas dan ke bawah," katanya.
Oleh karennya, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan pengembang Pulau G bisa membangun hunian dengan biaya terjangkau. Salah satu contohnya, dengan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Bisa saja mereka membangunkan hunian untuk padat pendudukan boleh dong, kan kita masih berharap bahwa mereka ikhlas untuk membangunkan untuk penduduk yang menengah ke bawah. Jangan nanti penduduk menengah ke bawah dapat rumah yang ukurannya kecil, harganya tetap mahal," tambahnya.
