Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa partainya menolak pembentukan koalisi poros partai Islam dan mengingatkan semua pihak agar berhati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai "merk jualan" ke publik.
"Meskipun ciri/ identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, namun kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merk jualan ke publik," kata Viva Yoga di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).
Dia menilai simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional.
Viva Yoga mencontohkan beberapa kasus di pilkada dan pilpres adalah bukti serta fakta lapangan yang seharusnya menjadi pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia.
"PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi. Adanya gerakan untuk menghidupkan wacana Poros Islam di pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPP dan PKS, PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS namun kami tidak akan ikut wacana Poros Islam," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, wacana pembentukan poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non-agama. Kondisi politik itu menurut dia tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa.
Juru bicara PAN itu menyarankan sebaiknya wacananya diarahkan pada adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul.
"Selain itu memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa," ujarnya.
Viva Yoga juga menjelaskan alasan PAN tidak ikut dalam poros tersebut, yaitu proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat.
Hal itu menurut dia agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif.
