Tim Editor
ERA.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepakat akan bekerja sama dalam berbagai isu nasional. Hal itu disepakati saat DPP PKS mengunjungi kantor DPP PDIP di kawasan kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (27/4/2021).
Merespon pertemuan dua partai yang berbeda pandangan politik tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut keduanya sedang melakukan penjajakan dan pemanasan mesin politik untuk menuju Pemilu di 2024.
"Pertemuan cross (silang partai koalisi pemerintah dengan non-pemerintah) itu silaturahmi politik untuk penjajakan dan pemanasan mesin politik masing-masing partai menuju 2024," ujar Ujang kepada wartawan, Rabu (28//4/2021).
"Pertemuan lebih pada persiapan kedepan dan jangka panjang, yang ujungnya 2024," imbuhnya.
Ujang juga melihat adanya peluang kedua partai politik tersebut bakal berkoalisi ke depannya. Dengan perbedaan warna baju antara partai nasionalis dan partai relijius, dia menilai, PKS dan PDIP akan menjadi koalisi yang apik dan saling mengisi.
"Keduanya beda baju, satu baju partai nasionalis, satu baju lagi partai Islam. Jika mereka bertemu dan bisa berkoalisi, itu bisa saling mengisi," katanya.
Selain itu, kata Ujang, tiadanya calon incumbent di Pilpres 2024 dijadikan PKS sebagai peluang untuk menjajaki kerja sama dengan partai-partai politik baik yang berada di dalam koalisi pemerintahan maupun tidak supaya nantinya bisa menjadi koalisi mereka di 2024. Tak terkecuali berkoalisi dengan PDIP.
Sejuah ini, kata Ujang, PKS adalah partai politik yang paling rajin melakukan safari politik ke sejumlah partai politik. Terakhir, bahkan sempat muncul usulan koalisi partai Islam usai PKS bertemu dengan PPP.
"PKS paham betul, 2024 tak akan ada incumbent dalam Pilpres. Jadi koalisi dengan partai manapun untuk mengusung capres dan cawapres menjadi sangat mungkin. Termasuk dengan PDIP," kata Ujang.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, pertemuan PKS dangan PDIP menjadi salah strategi dari partai berlambang bulan sabit dan padi untuk menggaet suara pemilih dari kelompok nasionalis.
Adapun pemilih PKS saat ini diyakininya tidak akan kabur apabila nantinya PKS berkoalisi dengan PDIP di 2024. Sebaliknya, kata Ujang, pemiliah PKS akan bertambah luas dari kelompok yang selama ini loyal memilih mereka.
"Justru PKS ingin menyasar pemilih umum atau nasionalis. Ingin menambah dukungan dan melebarkan segmen pemilih. Yang tadinya hanya berkutat di pemilih Islam, PKS ingin merambah ke pemilih lain," kata Ujang.
Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan PKS untuk membahas berbagai isu. Salah satunya membangun kerja sama di tengah pandemi COVID-19.
"Kami sepakat jika kita harus membangun kerja sama di tengah pandemi COVID-19, seharusnya situasi ini mendorong kita semua untuk saling bergotong royong," kata Hasto saat menerima kunjungan PKS di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2021).
Hasto menyebut, pandemi COVID-19 berdampak serius pada perekonomian, khususnya di kalangan akar rumput.
Selain itu, Hasto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial. Di luar itu, PDIP juga mendorong agar penganggaran negara, baik oleh Pusat dan Daerah, berdasarkan platform keadilan sosial itu.
"Jadi politik alokasi dan distribusi anggaran sangat penting dijabarkan. Dan politik anggaran dalam perspektif Pancasila," kata Hasto.
Wakil Sekjend PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di DPR.
"Bila PKS siap bekerja sama dengan PDI Perjuangan untuk rakyat, kita setuju. Mekanisme bisa kita cari," kata Utut.
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, kunjungan ke PDIP adalah rangkaian silaturahim sebagai anak bangsa yang sama-sama berjuang melalui jalur partai politik.
Sedangkan terkait dengan sikap politik yang berbeda antara PDIP yang ada di dalam pemerintahan dan PKS yang meneguhkan diri sebagai oposisi tak berarti menghalangi silaturahim antara keduanya.
"Di pertemuan silaturahmi ini membahas masalah kebangsaan. Jangan kesannya seakan PDI Perjuangan dan PKS selalu berlawanan. Kita bersama saja. Kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Maksud saya, bernegara harus kita bikin suasana happy. Kalau ada berbeda sedikit, ya silahkan. Kalau di luar pemerintahan, itu balancing dan hak demokrasi," tegasnya.
