Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menjadi mitra kerja di komisinya. Sebab, saat ini mitra kerja di Komisi VII hanya tersisa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Eddy, dengan dikembalikannya KLHK menjadi 'teman' kerja Komisi VII DPR RI, maka komisinya dapat bekerja lebih efektif. Sebab, pertambangan dan migas yang menjadi ruang lingkup kerja memiliki keterkaitan dengan LHK. Adapun KLHK saat ini telah menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.
"Kami merasa bahwa kami perlu diberikan penguatan dengan adanya mitra lain di antaranya adalah mitra (kementerian) lingkungan hidup, karena itu sangat terkait dengan pertambangan dan migas," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).
Eddy berharap, keinginan dari Komisi VII DPR RI bisa segara diakomodir oleh pimpinan DPR, sehingga, komisinya dapat kembali bekerja dengan efekif.
"Oleh karena itu kami berharap bahwa penguatan itu bisa dilakukan secepat mungkin agar Komisi VII dapat bekerja secara efektif," kata Eddy.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui kinerja di Komisi VII menjadi tidak efektif karena hanya punya satu mitra kerja.
Padahal sebelumnya, komisi energi ini bermitra dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), KLHK, dan Kementerian ESDM.
Namun, sejak awal periode 2019-2024, KLHK diputuskan bermitra kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian. Sedangkan Kemenristik saat ini sudah melebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang merupakan mitra kerja Komisi X DPR RI.
"Tentu dengan begitu (kerja) Komisi VII tidak efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan peganggaran dan fungsi legislasi di DPR RI mengingat mitranya sekarang hanya tersisa satu," kata Eddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan tersebut akan dirapatkan dalam rapat pimpinan. Namun, dia tak menjelaskan kapan rapat pimpinan bakal digelar untuk membicarakan masalah tersebut.
"Apa yang disampaikan dalam Rapat Paripuna akan kita bicarakan dalam rapat pimpinan," ujar Dasco kepada wartawan, Jumat (7/5/2021).
Dasco mengungkapkan, keluhan dari Komisi VII DPR RI bukan pertama kali disampaikan kepada pimpinan. Dia mengatakan, sejak awal masa sidang DPR RI periode 2019-2024 hal itu sudah kerap disampaikan.
Sebab, pada saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan mitra kerja Komisi VII dipindahkan ke Komisi IV yang memindangi pertanian.
"Memang apa yang disampaikan ini bukan hal yang baru karena memang sejak dari awal masa sidang memang terjadi dinamika masalah mitra dari Komisi VII dan Komisi IV ini," kata Dasco.
Belakangan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meleburkan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan mengangkat Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Dengan demikian, sektor riset dan teknologi yang awalnya diurus oleh Komisi VII, kini dialihkan ke Komisi X yang sejak awal memang bermitra kerja dengan Kemendikbud.
