Tim Editor
ERA.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan mitra kerja baru untuk Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI. Keputusan ditetapkan dalam Rapat Paripurna masa persidangan V tahun 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).
"Apakah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X dapat disetujui?" kata Puan kepada peserta rapat.
"Setuju," jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu sebagai tanda persetujuan.
Adapun perubahan mitra kerja yang telah diputuskan yaitu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjadi mitra Komisi X DPR, Kementerian Investasi menjadi mitra Komisi VI DPR, dan Kementerian Perindustrian menjadi mitra Komisi VII DPR.
"Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan rapat konsultasi pengganti rapat bamus juga memutuskan Kementerian Perindustrian yang semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII," kata Puan.
Sebelum dibawa ke Rapat Paripurna, penetapan mitra kerja itu sudah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021.
DPR juga menyepakati bahwa penetapan mitra kerja tersebut baru berlaku setelah pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 telah selesai dibahas.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti meminta pimpinan DPR RI membubarkan Komisi VII apabila hanya bermitra dengan satu kementerian saja. Hal ini merespon berkurangnya jumlah mitra kerja Komisi VII DPR RI setelah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) digabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Akibatnya, Komisi VII DPR RI hanya bermintra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saja. Menurut Dyah, tidak efektif apabila komisi enegeri dan ristek hanya bermitra dengan satu kementerian.
"Menurut saya akan kurang efektif jika Komisi VII ini hanya bermitra dengan satu kementerian," ujar Dyah saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).
