Dapat Mitra Baru, Komisi VII DPR Pastikan Fasilitasi Percepatan Industri

ERA.id - Komisi VII DPR RI menyambut positif keputusan pimpinan DPR RI yang menjadikan Kementerian Perindustrian (Kemenprin) sebagai mitra kerja baru mereka. Sebelumnya, Komisi VII DPR RI hanya  bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, Kementerian Riset dan Teknologi yang sempat menjadi mitra komisi dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, komisinya dan Kemenprin akan membangun sinergi terkait hilirisasi dari industri pertambangan dan mineral.

"Tentu ini juga akan membantu kita untuk melakukan pengawasan dan memfasilitasi percepatan industri yang memang sangat terkait dengan industri pertambangan, seperti industri baterai yang asal usulnya itu dari nikel," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Selain itu, kata Eddy, akan ada banyak hal yang bisa disinergikan antara Komisi VII DPR RI dengan Kemenperin. Oleh karena itu, dia optimis bisa bermitra dan bekerja dengan produktif bersama Kemenperin.

"Kita berharap bisa bekerja sama dengan produktif dan optimis bahwa kementerian perindustrian akan menjadi mitra yang berjalan seiring dan seirama dengan Komisi VII dalam mengembangkan industri-industri di Indonesia. Kita mulai dari industri yang terkait dengan pertambangan dan mineral, tetapi kita nanti akan masuk ke industri-industri lainnya juga," kata Eddy.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menetapkan mintra kerja baru untuk Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI. Keputusan ditetapkan dalam Rapat Paripurna masa persidangan V tahun 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Adapun perubahan mitra kerja yang telah diputuskan yaitu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menjadi mitra Komisi X DPR, Kementerian Investasi menjadi mitra Komisi VI DPR, dan Kementerian Perindustrian menjadi mitra Komisi VII DPR.

"Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan rapat konsultasi pengganti rapat bamus juga memutuskan Kementerian Perindustrian yang semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII," kata Ketua DPR RI Puan Maharani.