Tim Editor
ERA.id - Sekretariat Wakil Presiden mengingatkan amanat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tentang program percepatan penurunan stunting tidak bisa ditawar meski pandemi COVID-19 masih terjadi.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi dalam Webinar Sosialisasi Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Percepatan Pencegahan Stunting, di Jakarta, Senin.
"Dalam kondisi disrupsi karena COVID-19, kita pahami arahan Presiden dan Wakil Presiden tetap menegaskan walau dalam kondisi COVID-19 percepatan penurunan stunting harus tetap dilakukan dan diprioritaskan. Amanat Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa ditawar lagi," ujar Suprayoga dalam webinar yang disaksikan di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (24/5/2021).
Dia mengatakan pandemi COVID-19 memang menjadi disrupsi program percepatan penurunan stunting, karena adanya tuntutan karantina wilayah, physical distancing, kenaikan angka kemiskinan yang menyebabkan daya beli menurun dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan target-target terganggu.
Namun dia menekankan Presiden dan Wakil Presiden mengamanahkan bahwa penurunan stunting tetap menjadi prioritas. Maka, kata dia, komitmen pemerintah pusat itu diharapkan dapat diikuti komitmen setiap daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, hingga tingkat kelurahan dan desa.
"Kita harapkan komitmen tinggi pemimpin daerah, agar sumber daya terbatas dapat dioptimalkan melalui koordinasi dan konvergensi," jelasnya.
Dia menyampaikan dalam satu-dua bulan mendatang Sekretariat Wakil Presiden akan mengundang kepala daerah untuk mendeklarasikan bersama Wakil Presiden mengenai komitmen bersama penurunan stunting.
"Mohon juga disiapkan rencana kerja dan anggaran penurunan stunting untuk 2022-2024," kata dia.
