Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya bersama pemerintah pusat masih mengkaji rencana dan persiapan pemilihan umum legislatif, pemilihan anggota DPD, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak pada 2024.
"Pemilu Legislatif, DPD, Pilpres dan Pilkada 2024 secara serentak se-Indonesia itu adalah pekerjaan yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi," kata Doli Kurnia, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah dikutip dari Antara, Jumat (28/5/2021).
Anggota DPR yang juga Majelis Nasional KAHMI Pusat itu, usai menghadiri Muswil V KAHMI Provinsi Kalteng menuturkan, dengan kompleksitas yang sangat tinggi itu pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mencoba menguraikan agar kompleksitas potensi masalah yang sangat tinggi pada Pemilu 2024 secara nasional bisa berkurang.
DPR juga masih mengkaji mengenai hal itu, agar nantinya pemilu berjalan lancar, aman dan tidak menimbulkan persoalan yang bisa merugikan masyarakat dan penyelenggara. Hal terpenting, proses politik tersebut harus menghasilkan pilihan yang berkualitas.
"Konsepnya terus disusun dan mencoba mengurangi kompleksitas," ujarnya pula.
Politisi dari Partai Golkar itu menambahkan, potensi kerumitan dalam pilkada serentak sangat tinggi. Tidak hanya membebani pemerintah dan penyelenggara pemilu nantinya, partai politik dan masyarakat juga bisa ikut bingung.
Hanya saja Komisi II DPR RI, pemerintah pusat dan lembaga terkait juga berusaha mempermudah kompleksitas Pemilu 2024 nantinya, katanya pula.
"Sehingga hal baru yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hal-hal yang kita takutkan terjadi," ujarnya lagi.
Doli membenarkan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana cukup besar untuk Pemilu Serentak 2024. Namun, menurutnya lagi, besaran anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
"Estimasi biaya dari APBN sebesar Rp86,9 triliun, APBD Rp26 triliun total untuk keseluruhan se-Indonesia diperkirakan mencapai Rp112 triliun, dan itu masih kami kaji untuk empat tahun anggaran 2022, 2023, 2024, 2025," demikian Doli.
