Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbuka soal rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
"Kita harus berpikir positif karena negara harus fokus modernisasi TNI. Tapi masalahnya bagaimana pola pengadaannya, pembiayaan utang luar negeri, kredit ekspor, sehingga kita butuh penjelasan detail," kata Effendi di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Menurut Effendi, Prabowo perlu menjelaskan mekanisme pembiayaan pembelian Alusista. Sebab, pembiayaan yang seharusnya untuk 25 tahun, dipercepat menjadi 2,5 tahun.
"Sebesar apapun, satu rupiah pinjaman luar negeri artinya utang yang dibebankan kepada rakyat kita sampai 25 tahun yang akan datang. Jadi jangan disalahartikan bahwa ada yang rahasia monggo tapi jangan semua dirahasiakan dijadikan daftar tidak menyampaikan ke publik dong," katanya.
Dasar hukum pembelian alutsista melalui Perpres juga perlu dipertanyakan. Sebab sistem pembentukannya hanya segelintir yang tahu. Juga PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang ditunjuk sebagai vendor perlu diklarifikasi apakah berafiliasi dengan partai tertentu.
"Saya tanya kenapa dalam bentuknya Perpres. Itu kan mekanisme Musrenbang di TNI itu sudah baku itu untuk suatu Renstra itu. Tapi ini kok top down. Hanya segelintir saja yang tahu, hanya partai tertentu saja yang tahu. Apakah PT ini berafiliasi pada partai tertentu, ya kita akan tanya nanti. Saya ngga mungkin jawab di sini, beliau yang jawab lah," kata Effendi.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku akan menjawab secara terbuka semua pertanyaan yang akan diajukan oleh Komisi I DPR RI. Termasuk soal rencana belanja alutsista senilai Rp1,7 kuadraliun.
"Tentunya ini pertemuan, ya kita akan paparkan rencana ke depan tentunya akan ada tanya jawab ya kita akan berusaha menjelaskan segamblang-gamblangnya," kata Prabowo.
