Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan upaya perobohan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa jadi dilakukan oleh para koruptor yang pernah tercokok dan menyimpan dendam. Selain itu, kata Mahfud, bisa juga upaya perobohan KPK dilakukan para koruptor yang hingga kini belum tertangkap.
"Mungkin koruptor-koruptor bener yang dendam, koruptor yang belum ketahuan tapi takut ketahuan ini sekarang bersatu hantam (KPK) itu," kata Mahfud seperti dikutip dari akun YouTube milik Universitas Gajah Mada (UGM) pada Senin (7/6/2021).
Lebih lanjut Mahfud mengaku, dirinya tidak pernah memiliki sikap yang bersebrangan dengan KPK. Sebaliknya, selama ini dia selalu mendukung lembaga antirasuah.
Dia menceritakan, saat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dirinya kerap kali memenangkan KPK setiap kali ada upaya untuk merobohkan lembaga antirasuah tersebut.
"Saya sejak dulu pro KPK, sejak dulu. (Waktu) saya Ketua MK, berapa kali, 12 kali itu mau dirobohkan lewat UU. Saya menangkan terus KPK," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, keputusan yang menyangkut tentang nasib KPK tidak hanya berada di tangan pemerintah. Tapi juga ada campur tangan dari DPR RI, hingga masyarakat.
"Keputusan tentang KPK itu tidak terletak di pemerintah saja. Itu ada di DPR, ada di partai politik, ada di civil society yang pecah juga (suaranya)," kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo pernah hendak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait KPK. Namun dibatalkan lantaran mendapat banyak halangan dari berbagai pihak. Hanya saja, Mahfud tak menjelaskan lebih lanjut Perppu apa yang dia maksud.
"Ketika Presiden mengeluarkan perppu untuk undan-undang, itu kan sudah mengeluarkan, hantam kanan kiri. DPR-nya ndak setuju, partainya ndak setuju. Gimana kalau mengeluarkan perppu lalu ditolak, artinya permainan itu tidak mudah," pungkasnya.
