Tim Editor
ERA.id - Kebijakan PPKM Darurat khusus Pulau Jawa dan Bali telah memasuki hari keeman sejak dimulai pada 3 Juli 2021.
Diharapkan dengan PPKM Darurat ini dapat menurunkan mobilitas masyarakat hingga 50 persen demi menekan laju penularan COVID-19.
Namun, menurut Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi, hingga hampir sepekan PPKM Darurat berjalan belum menunjukan adanya penuranan mobilitas masyarakat hingga 50 persen.
"Berbagai indikator dan data mobilitas penduduk, belum, sekali lagi belum menunjukan penurunan sebanyak 50 persen. Angka yang harus kita capai untuk menurunkan penularan," ujar Dedy dalam ketrangan pers yang disiarkan di kanal YouTube BNPB, Kamis (8/7/2021).
Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan, kata Dedy, kembali menegaskan pentingnya manajemen mobilitas masyarakat di tingkat daerah agar bisa mencapai target penuranan hingga 50 persen.
Dia mengatakan, apabila PPKM Darurat dijalankan dengan serius, maka target tersebut dapat tercapai dan kasus positif COVID-19 segera melandai di pertengahan pekan depan.
"Kembali mengingatkan kembali pentingnya manajemen mobilitas masyarakat di tingkat daerah. Apabila dilakukan dengan serius dengan menurunkan tingkat mobilitas sampai dengan 50 persen maka kemungkinkan kita akan melihat kasus melandai dan menurun di pertengahan minggu depan," kata Dedy.
Untuk itu, pemerintah pusat meminta kepala daerah terus memonitor mengenai mobilitas penduduk. Selain itu, Dedy juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berda di rumah saja apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak.
"Tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting, hanya jika mendesak saja. Seperti pergi ke sentra vaksinasi baik untukk mendaftarkan diri atau untuk mendapatkan vaksinasi," kata Dedy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali meminta mobilitas warga di Jawa Timur dan Bali diperketat menyusul masih banyak wilayah yang penurunan mobilitasnya belum signifikan.
Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50 persen.
"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," kata Luhut dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (7/7), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis (8/7/2021).
