Tim Editor
ERA.id - Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai BUMN Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2022.
"Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022. Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Paripurna," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (14/7/2021).
Komisi VI DPR juga menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI dapat menyetujui usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan untuk menggerakkan perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19 dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.
"Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19," kata Aria Bima.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.
Di samping itu Erick juga mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai sebesar Rp2,6 triliun bagi klaster pangan dan Rp809 miliar bagi klaster industri pertahanan kepada Komisi VI DPR RI.
Menteri BUMN menyampaikan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.
Menurut dia, suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.
Berikut daftar BUMN penerima PMN dan kegunaan dananya:
1. PT Hutama Karya Tbk (Persero) Rp31,350 triliun. Digunakan untuk mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Tbk (Persero) Rp 9,318 triliun. Digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika.
3. PT PLN Tbk (Persero) Rp8,231 triliun yang ditujukan untuk program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.
4. PT BNI tbk (Persero) Rp7 triliun yang ditujukan untuk penguatan modal meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
5. PT KAI-KCJB tbk (Persero) Rp4,1 triliun yang ditujukan untuk dukungan dalam rangka menjalankan PSN Kereta Cepat untuk menutup cost overrun.
6. PT Waskita Karya Tbk (Persero) Rp3 triliun yang ditujukan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
7. IFG Rp2 triliun. Digunakan untuk restrukturisasi Jiwasraya yang sampai saat ini sudah selesai 99 persen untuk seluruh polis per 31 Mei 2021.
8. PT Adhi Karya Tbk (Persero) Rp2 triliun. Digunakan untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian.
9. Perumnas Rp2 triliun. Digunakan untuk penyelesaian persediaan perumahan rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
10. PT BTN Tbk (Persero) Rp2 triliun. Digunakan untuk penguatan modal dalam meningkatkan Tier I Capital dan CAR.
11. PT RNI Tbk (Persero) Rp1,2 triliun yang ditujukan untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
12. Damri Rp0,250 triliun yang ditujukan untuk penguatan modal dan penyediaan armada untuk program penugasan perintis, KSPN, dan perkotaan melalui Buy The Service.
