Tim Editor
ERA.id - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta membolehkan sejumlah sektor usaha dibuka. Misalnya seperti tempat makan, salon, dan barbershop atau pangkas rambut.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Disparekraf DKI Jakarta Nomor 495 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19 pada Sektor Pariwisata. SK ini ini diteken Plt Kadisparekraf Gumilar Ekalaya pada 26 Juli 2021.
"Keputusan ini terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021," tulis SK Disparekraf DKI Jakarta Nomor 495 Tahun 2021 yang dikutip pada Rabu (28/7/2021).
Dalam lampiran SK tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan usaha restoran, rumah makan, maupun kafe yang berada di ruang terbuka untuk beroperasi dan melayani makan di tempat atau dine-in.
Layanan dine-in hanya boleh beroperasi dengan kapasitas 25 persen dan dibatasi durasi makan maksimal 20 menit dan boleh buka hingga pukul 20.00 WIB. Namun, ada syarat tambahan yang juga perlu diperhatikan yaitu seluruh pengunjung dan karyawan diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin.
"Kegiatan usaha restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada di ruang terbuka dan udara bebas bukan ruangan tertutup dapat melaksanakan makan di tempat dengan ketentuan, karyawan dan pengunjung diwajibkan sudah melakukan vaksinasi dibuktikan dengan sertifikat vaksin."
Kegiatan membawa sertifikat vaksin juga berlaku bagi masyarakat yang hendak menggunakan jasa salon atau cukur rambut. Pemprov DKI Jakarta, memperbolehkan usaha salon maupun barbershop atau pangkas rambut yang berada di lokasi sendiri dan tidak berada di dalam mall untuk kembali beroperasi.
"Hanya melakukan pelayanan/perawatan rambut dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat. Karyawan dan pengunjung diwajibkan sudah melakukan vaksinasi dibuktikan sertifikat vaksin."
Adapun SK Disparekraf DKI Jakarta Nomor 495 Tahun 2021 merupakan perpanjangan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur terkait PPKM Level 4.
