Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus Covid-19 harian di sejumlah provinsi luar Pulau Jawa-Balil. Lonjakan tersebut, menurutnya terjadi dalam dua pekan terakhir.
Hal itu disampaikan saat Jokowi memimpin rapat rapat evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada Sabtu (7/8).
"Di catatan saya 25 Juli, (provinsi) di luar Jawa-Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus naik menjadi 13.589 atau 44 persen dan 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus, ini sudah 54 persen dari total kasus baru secara nasional," tegas Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (8/8/2021).
Tiga Strategi Jokowi
Untuk merespons situasi tersebut, Jokowi memberberkan tiga hal yang harus segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di provinsi luar Pulau Jawa-Bali. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.
"Kalau kasusnya sudah gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting ini Gubernur semua harus tahu. Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu," kata Jokowi.
Kedua, Jokowi meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus Covid-19 tidak menyebar luas.
"Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua," tegasnya.
Ketiga, Jokowi menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, dia meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.
"Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada," paparnya.
Daerah Perlu Libatkan IDI
Jokowi juga meminta anak buahnya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk penanganan pasien Covid-19. Dia mencontohkan, provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali sudah mulai memanfaatkan layakan telemedicine untuk berkonsultasi bagi pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri.
"Libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," katanya.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak mendukung vaksinasi Covid-19 nasional.
Jokowi juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.
"Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini," pungkasnya.
