Kapolri Terbitkan Surat Telegram: Polisi Wajib Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Jaga Iklim Investasi

ERA.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit menerbitkan surat telegram yang meminta seluruh jajaranya menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

Hal itu teruang dalam  dalam surat telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021. Surat telegram itu memuat instruksi agar seluruh Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing.

"Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi diwilayah masing-masing," ujar Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto melalui keterangan tertulis, Minggu (8/8/2021).

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan surat telegram Nomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 ini ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing.

"Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Komjen Agus seperti dilansir laman resmi Divisi Humas Polri, Minggu (8/8/2021).

ajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut arahan lengkap dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021:

- Pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

- Pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha.

- Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi diwilayah masing-masing.

- Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.