Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Indonesia masuk dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna atau flawed democracy akibat pandemi COVID-19. Hal ini mengutip indeks demokrasi yang dirilis Economist Intellegence Unit (EUI) pada tahun 2020.
"Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali bagi Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna," ujar Airlagga dalam pidato kebangsaan ketua umum partai politik yang digelar CSIS secara daring, Selasa (10/8/2021).
Sedangkan kategori fungsi pemerintahan, Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kebanyakan negara di dunia. Hal yang sama juga terlihat dalam indikator proses elektoral dan plurarisme serta partisipasi politik.
Meski begitu, Airlangga menyoroti bahwa Indonesia tengah mengalami penurunan budaya politik dan kebebasan sipil. Padahal, budaya politik berperan penting dalam pertumbuhan demokrasi negara.
"Kita mengalami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil," kata Airlangga.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu mengatakan, budaya politik penting untuk menopang tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas. Namun, masyarakat masih ada yang kurang percaya dan tidak percaya terhadap efektivitas demorkasi.
Oleh karenanya, dia berharap pendidikan politik di Indonesia harus terus dikembangkan mulai dari tingkat elit hingga ke akar rumput.
"Sementara dalam hal kebebasan sipil, kita harus terus meningkatan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama, dan penghargaan terhadap HAM," tegas Airlangga.
Golkar, kata Airlangga, telah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas demokrasi dengan program partai yang lebih terbuka, responsif dan demokratis. Golkar juga berupaya meningkatkan kualitas kader partai dengan pendidikan politik. Salah satu langkah itu, Golkar mendirikan Golkar Institute.
"Peningkatan kualitas kader Partai ini, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik dengan materi tentang kepemimpinan; geopolitik; sistem politik dan pemerintahan; kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan publik, sistem pengganggaran hingga evidence based policy; pendidikan anti korupsi serta kemampuan komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas," pugkasnya.
