Tim Editor
ERA.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Menurut dia, Indonesia masih terjebak pada demokrasi prosedural tetapi belum naik kelas menjadi demokrasi substansial.
"Bahkan, di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran," ucap Syaikhu dalam pidato kebangsaannya di acara CSIS Indonesia secara daring, Jumat (20/8/2021).
Syaikhu menilai, demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi bergerak ke arah yang lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya.
Hal itu, kata Syaikhu, juga telah banyak disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan politik yang mengamati demokrasi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi.
"Para ilmuwan politik menilai bahwa Pemerintahan Joko Widodo melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme," katanya.
Syaikhu juga menyinggung soal laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menyebutkan indeks demokrasi Indonesia terus merosot selama 14 tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dengan merosotnya kebebasan sipil, terpuruknya budaya politik, hingga maraknya politik uang.
Bahkan, kata Syaikhu, akhir-akhir ini juga negara kerap mempertontonkan penyalahgunaan kekuasan serta memburuknya praktik korupsi.
"Demokrasi di Indonesia ini demokrasi berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki. Indonesia masuk dalam jebakan oligarki yang mengendalikan kekuatan politik di Indonesia," kata Syaikhu.
"Hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia tersandera, sehingga kualitas kebijakan publik tidak berorientasi kepada kepentingan publik, tetapi berorientasi kepada kepentingan oligargi dan pemilik modal," imbuhnya.
Untuk diketaui, berdasarkan laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi dengan skor 6.3. Skor tersebut merupakan yang terendah di Indonesia sepanjang 14 tahun terakhir.
