Tim Editor
ERA.id - Data penanganan COVID-19 di Kota Solo berbeda dengan pemerintah pusat. Terkait hal ini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menginstruksikan agar Satgas Penanganan COVID-19 Kota Solo melakukan pencocokan data ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Iya, ini teman-teman Dinas Kesehatan ke Semarang untuk mencocokkan data," ucap Gibran saat ditemui Selasa (10/8/2021).
Menurutnya ada beberapa alasan yang menyebabkan adanya perbedaan data. Diantaranya karena data delay dan tidak telitinya fasilitas kesehatan (faskes) yang menyortir data. Sehingga antara warga penduduk Solo dan luar Solo tercampur.
"Ya kayak gitu, biar diklarifikasi ke provinsi," kata Gibran.
Terkait perbedaan data ini, Gibran bahkan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya Pemkot Solo harus menyinkronkan data dari provinsi dan pemerintah pusat. Pasalnya hal ini terkait dengan penentuan level.
"Makanya kita sinkronkan datanya. Biar segera ada pengawasan di hulu dan kita segera pemulihan ekonomi," kata Gibran.
Sementara itu Ketua Satgas COVID-19 Kota Solo Ahyani mengatakan ada selisih perbedaan banyak antara data dari Pemkot Solo dan pemerintah pusat. Pada Sabtu pekan lalu, Pemkot Solo menghitung hanya ada 66 penambahan kasus positif COVID-19, namun data dari pemerintah pusat penambahannya mencapai 392 kasus.
"Makanya harus kita samakan," kata Ahyani.
Sebagai informasi ada selisih data terkait penanganan kasus COVID-19 antara yang dimiliki Pemkot Solo dengan pemerintah pusat. Padahal data ini menjadi acuan untuk penentuan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
