Ketua MPR Minta Hari Konstitusi Diperingati Lembaga Negara: Konstitusi Bukan Hanya Milik MPR

ERA.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, peringatan Hari Konstitusi seharusnya tidak hanya dirayakan MPR RI saja. Tetapi juga seluruh masyarakat dan lembaga negara.

Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR RI, Rabu (18/8/2021).

"Jika selama ini Hari Konstitusi hanya diperingati oleh MPR, untuk tahun-tahun berikutnya saya sungguh berharap Hari Konstitusi diperingati juga oleh seluruh warga bangsa. Oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga negara," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, peringatan Hari Konstitusi sebaiknya diperingati oleh pemerintah, lembaga negara, dan seluruh masyarakat dalam satu rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Rapublik Indonesia.

"Saya tegaskan, konstitusi bukan hanya milik MPR, tetapi milik kita semua. Tidak ada negara tanpa konstitusi, tidak ada pemerintahan tanpa konstitusi, tidak ada lembaga-lembaga negara tanpa konstitusi," tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dokumen hukum yang di dalamnya memuat cita-cita Indonesia merdeka. Di dalamnya juga  memuat falsafah bangsa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, serta memuat tujuan pembentukan pemerintah Negara Indonesia.

Dia mengatakan, tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Cita-cita luhur itu, kata politisi Partai Golkar itu, adalah tujuan yang harus selalu diupayakan pencapaiannya.

"Dengan pemaknaan yang demikian, Peringatan Hari Konstitusi yang pada tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan Hari Lahir MPR bukan hanya sebagai kegiatan seremonial dari tahun ke tahun, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka," pungkasnya.