Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta seluruh pihak terkait segera menyelesaikan persoalan distribusi bantuan sosial (bansos) yang masih terjadi dan ditemukan belakangan ini.
"Harus secepatnya diselesaikan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan bansos, Komisi VIII telah beberapa kali mengingatkan soal ini," kata Ace saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/8/2021).
Selain merujuk temuan lapangan saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Kabupaten Bandung, pada hari Jumat (27/8), Ace turut menyoroti temuan Mensos Risma mengenai dugaan monopoli beras bansos di Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (28/8).
Dia mengatakan bahwa pada implementasinya di lapangan, bansos masih diliputi banyak masalah, mulai dari pendataan penerima bantuan, pengadaan, hingga distribusinya.
"Terutama soal data ternyata masih ditemukan orang yang meninggal pun terdata sebagai penerima bantuan sosial, seperti yang kami temukan langsung di Bandung," tutur Ace.
Selain itu, tambah dia, pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nilai komoditasnya di atas rata-rata dan kualitasnya tidak sesuai harapan, juga masih kerap ditemukan.
Dia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyelesaikan permasalahan bansos yang terus berlarut-larut dengan membenahi sistem yang selama ini ditemukan bermasalah.
"Segera selesaikan sistemnya. Kan masalahnya sudah jelas, sudah terlalu berlarut-larut soal bansos ini tidak diselesaikan," tegas Ace.
Sementara itu, Ace mengatakan Komisi VIII DPR RI juga akan mengundang Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara) yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Ace telah menyoroti masalah distribusi bansos saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, Jumat (27/8).
Dalam kesempatan itu, Ace menyebutkan beberapa permasalahan seperti masih tertahannya penyaluran bansos dari kartu Program Keluarga Harapan (PKH) hingga distribusi ribuan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang belum terdistribusikan kepada penerimanya karena berbagai sebab.
"Temuan ini harus segera diselesaikan karena bansos ini akan terus diberikan oleh pemerintah dan Komisi VIII DPR RI beserta anggota ingin memastikan jalan keluarnya, termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu betul-betul terdistribusikan ke masyarakat," kata Ace.
