Ada Deklarasi Dukungan untuk Puan dan Ganjar, PDIP: Bukan dari Kader, Cuma Relawan

| 01 Nov 2021 17:49
Ada Deklarasi Dukungan untuk Puan dan Ganjar, PDIP: Bukan dari Kader, Cuma Relawan
PDI Perjuangan

ERA.id - Dua kader PDI Perjuangan yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, semakin kebanjiran dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Sejumlah relawan sudah mendeklarasikan dukungannya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto menekankan, bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah mengeluarian instruksi agar para kader tidak berwacana soal capres maupun cawapres.

"Kan ibu (Megawati Soekarnoputri) sudah bikin instruksi 11 Agustus untuk tidak berwacana itu," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/11/2021).

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjungan Bambang Wuryanto mengaku, dukungan untuk Ganjar maupun Puan datang dari kelompok relawan. Kader partainya, kata dia, sejauh ini masih taat pada perintah partai.

Bambang mengaku, belum ada perintah langsung dari Megawati untuk memainkan isu Pilpres 2024. Menurutnya, Bappilu hanya diperintahkan untuk mengatur barisan untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Perintahnya menertibkan barisan, menata dan tugas saya adalah menjabarkan keinginan ibu ketum untuk where are you going to menuju 2024 by design Itu harus by design," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, perintah tersebut tunjuannya untuk mendongkrak elektoral PDIP di Pemilu 2024. Hal itu nantinya akan semakin dimatangkan dalam agenda Rakernas PDIP pada Desember 2021.

"Perintah Ketua umum menyiapkan jajaran pasukan untuk berada dalam satu baruasn di dalam proses memenangkan elektoral di 2024," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, partainya tak menutup ruang bagi kader-kader di daerah untuk mengusulkan nama yang bisa diusung sebagai capres maupun cawapres. Namun, pembicaraan itu kebanyakan disampaikan di forum-forum informal.

Sebab, PDIP tegas melarang ada kadernya yang terang-terangan mendeklarasikan satu tokoh tertentu. Karena menyalahi keputusa Kongres V PDIP 2019 lalu.

"Dari daerah kalau punya keinginan pasti speak-speak pelan-pelan. Nggak mungkin kemudian kami dari DPD PDIP misalnua Kalbar mengusulkan, enggak begitu. Disampailan ke forum-forum informal lah," katanya.

"Barisan dulu. Organisasinya untuk elektoral harus tertib dan itu kami jalani," pungkas Bambang.

Rekomendasi