Tim Editor
ERA.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah tahu ia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). Namun, ia mengaku belum mendapat panggilan dari lembaga antirasuah.
"Tahu (dilaporkan ke KPK) dan saya yakin nggak stop di situ. Belum (belum ada panggilan dari KPK)," ujar Erick dikutip dari wawancara eksklusif yang diunggah di akun Instagram pribadinya @erickthohir pada Senin (15/11/2021).
Meski begitu, Erick bilang tak terlalu menanggapi laporan tersebut. Sebab, selama ini dia merasa sudah sangat taat dan transparan sebagai penjabat publik.
Dia mengatakan, tak pernah absen melaporkan harta kekayaannya ke KPK maupun membayar dan melaporkan pajak.
"Saya melaporkan harta kekayaan saya di KPK, di pajak. Alhamdulillah konsisten sampai hari ini, kita salah satu pribadi yang melaporkan kekayaan dan pajak secara transparan," kata Erick.
Tak hanya itu saja, Kementerain BUMN pun mendapatkan predikat dari KPK sebagai kementerian yang paling transparan. Sebab, sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, dia memerintahkan seluruh direksi dan komisaris perusahaan pelat merah untuk melaporkan kekayaannya.
Oleh karena itu, dia tak masalah jika nantinya laporan tersebut diproses oleh KPK dan dipanggil ke Kuningan. Erick mengaku akan memenuhi panggilan KPK jika diminta.
"Pasti (datang jika dipanggil KPK). Kita ini kan individu yang harus taat kepada hukum. Ini bagian dari demokrasi yang harus kita hadapi. Tetapi tentu, semua pengaduan harus didasarkan dengan bukti," kata Erick.
Mantan bos klub sepakbola Inter Milan itu sendiri sudah membantah tak bermain bisnis PCR apalagi terlibat dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Dia menganggap tuduhan itu sebagai fitnah.
Meski begitu, Erick memberi sinyal tak ada niatan untuk melaporkan balik si pelapor. Sebab menurutnya, hal itu bagian dari demokrasi di Indonesia.
"Saya belum terpikir sampai situ. Karena ini bagian dari demokrasi. Saya belum pernah terpikir (melaporkan balik di pelapor)," kata Erick.
"Tapi apakah saya jadi dzalim, ya enggak lah. Reputasi kita di bangun bukan untuk menyakiti orang atau gila kekuasaan. Hanya karena kita berkuasa kita injek seseorang. Enggak lah," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Dia mengatakan, para menteri itu terafiliasi dengan GSI, penyedia jasa tes COVID-19.
Menurutnya, perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Ia mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.
Selain itu, Edy juga menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Dugaan ini kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
Hanya saja, komisi antirasuah masih melakukan penelaahan untuk mengetahui apakah dugaan cari untung dari bisnis PCR sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sesuai Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019. Jika sesuai, KPK kemudian akan menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti lainnya.
