Tim Editor
ERA.id - Anggota Komsii III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil meminta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri tidak sewenang-menang menangkap para da'i dan tokoh Islam.
Dia mendesak Densus 88 mengedepankan hukum dan keadilan, serta transparansi.
Hal ini merespons tertangkapnya tiga terduga kasus terorisme yaitu Farid Ahmad Okbah, Anung Al-Hamat, dan Ahmad Zain An-Najah.
"Setahu saya mereka itu dalam ceramahnya tidak menghujat pemerintah atau berorientasi takfiri," ujar Nasir melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/11/2021).
Mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme itu mengatakan, UU Terorisme memang memberikan hak penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Namun, ensus 88 harus memberikan penjelasan yang transparan atas penangkapan tersebut.
Nasir juga meminta Densus 88 tidak membuat kesan hanya menyasar penceramah muslim dan menyudutkan Islam saja.
"Hal ini penting dilakukan agar jangan terkesan Densus 88 yang pernah ditantang oleh organisasi teroris KKB Papua, malah sepertinya hanya menyasar mubalig muslim, tebang pilih dan cenderung menyudutkan umat Islam," kata Nasir.
Nasir juga meminta Densus 88 mempertimbangkan obektifitas dalam menanggulangi terorisme. Menurutnya, sebagian tokoh penceramah muslim di Indonesia tidak pernah angkat senjata apalagi mendirikan negara yang terpisah dari NKRI.
Dia lantas membandingkan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Nasir menilai, Densus 88 dan pasukan khusus TNI justru tak berdaya menghadapi organisasi yang jelas menebar teror.
"Publik bingung, kok ada organisasi yang sudah dinyatakan sebagai teroris dengan leluasa membunuh dan meneror aparat dan rakyat. Sementara mubalig dan tokoh muslim diciduk dan dicurigai sebagai bagian kelompok terorisme. Dimana keadilan hukumnya?," ujar Nasir.
Nasir juga mengharapkan adanya hubungan yang harmonis antartokoh agama, terutama pemuka agama Islam dan memberikan perlindungan terhadap mereka guna menjaga kedaulatan NKRI.
"Ibaratnya, musuh negara yang sudah nyata di depan mata kok terkesan dibiarin, sementara kawan di samping yang membela NKRI justru dicurigai sebagai bagian dari jaringan terorisme," pungkasnya.
