Tim Editor
ERA.id - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji memperbaiki dan mengevaluasi penanganan konflik di Papua. Hal itu dia sampaikan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI.
Andika mengatakan ingin mengedepankan peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki penanganan konflik di Papua. Dia tak ingin ke depannya TNI mengambil kewenangan lembaga lain.
"Untuk Papua, pasti kita akan perbaiki. Karena memang saya ingin menggunakan peraturan perundang-undangan sehingga jangan sampai kemudian kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang. Jadi saya akan lakukan evaluasi," kata Andika di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).
Andika menjelaskan, evaluasi itu tidak hanya dilakukan di Papua saja tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Dia menginginkan adanya perubahan dari para prajurit TNI dalam beraktivitas.
"Lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI," kata Andika.
Ditanya mengenai pendekatan apa yang akan digunakan TNI dalam penanganan konflik di Papua, Andika mengaku akan sama saja seperti di daerah lainnya. Dia menilai, semua daerah di Indonesia layak mendapatkan perlakuan yang sama.
Namun, dia tak menjelaskan secara rinci langkah konkret apa yang akan dilakukan. Andika hanya menegaskan bahwa sudah memiliki konsep yang siap untuk dijalankan.
"Pendekatannya, saya igin kita sama seperti di wilayah lain. Sama seperti di Jakarta, di Jawa, di mana saja, karena memang statusnya sama dengan wilayaj lain, jadi kita harus kembali ke sana," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
"Detilnya setelah saya lakukan evaluasi, tapi yang jelas saya sudah ada konsep sehingga itu harus kita lakukan," imbuhnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah memasuki masa pensiun. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11).
Sebelum dilantik, Andika sempat mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI pada Sabtu (6/11). Fit and proper test digelar semi terbuka.
Namun, seluruh anggota Komisi I DPR RI kompak mengatakan bahwa Andika sempat memaparkan langkah-langkah yang akan diambil untuk melakukan penanganan konflik di Papua.
