Tim Editor
ERA.id - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Senin (22/11). Pertemuan itu dibagikan Yusril melalui Instagram pribadinya @yusrilihzamhd.
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno. Yusril mengaku mereka membicarakan sejumlah isu, salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Membahas sejumlah isu, salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," tulis Yusril di akun Instagramnya yang dikutip pada Selasa (23/11/2021).
Yusril mengaku menawarkan diri untuk Jokowi mendalami berbagai persoalan hukum terkait IKN. Misalnya, kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN. Adapun saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN masih dibahas di DPR RI.
Dia berjanji akan mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di IKN. Terkait hal ini, pembiayaan sepenuhnya akan dilakukan oleh swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan IKN.
"Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu," kata Yusril.
Menurut Ketua Umum PBB itu, pihak swasta tidak akan memberatkan dan membebani pemerintah dalam membangun area komersil di IKN.
"Pihak swasta ingn menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan pemerintah," kata Yusril.
Menurut Yusril, Jokowi sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana.
Seperti diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negata dari DKI Jakarta ke Kalimantan Utara. Proses pemindahan akan dimulai pada 2024.
Meski demikian, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.
